Tiga LSM Desak Kapolres Deli Serdang Copot Kanit PPA


Tiga LSM Desak Kapolres Deli Serdang Copot Kanit PPA
Mberngap Ginting
Wagino
Tanjung Morawa, (beritasumut.com) Penolakan laporan kasus dugaan perkosaan oleh Petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Deli Serdang yang dialami Rita (22), nama comotan, warga Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, oleh YFW (26), oknum satpam salah satu perusahaan, mendapat tanggapan serius dari pengurus tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pengurus ketiga LSM tersebut yakni Rosinta Br Barus Anggota Indonesian Police Watch (Lembaga Pemantau Kinerja Pepolisian) Sumatera Utara, Lainan Zakri Lubis selaku Ketua LSM Tim Operasional Penindakan Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (TOPPAN-RI) Pusat dan Wagino Ketua DPP Lembaga Pengawasan Tindak Korupsi dan Peduli Lingkungan (LKPi), mendesak Kapolres Deli Serdang  AKBP Dicky Patrianegara agar jabatan yang diemban Kanit PPA segera dicopot karena diduga tidak menguasai jabatan yang diberikan kepadanya.

Penjelasan ini disampaikan Wagino kepada sejumlah wartawan usai mendatangi kediaman korban di Tanjung Morawa, Selasa (7/5/2013).

Di sisi lain, Rosinta Br Barus mengemukakan, bila dibutuhkan dirinya siap membawa kasus penolakan ini ke Propam Polda Sumut, karena dinilai sudah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang secara tegas menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tak jauh beda yang diucapkan Lainan Zakri Lubis. Terkait pengaduan warga sebenarnya pihak kepolisian tidak semudah itu langsung bisa menolak. Sebab sebuah kasus layak atau tidak layak diajukan ke meja hijau diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi.

Ditambahkan, dalam kasus dugaan perkosaan, sebenarnya tidak mengenal batas usia. Sebab pelaku dalam melakukan perbuatannya itu, korban tidak mengizinkan apa yang dilakukan terhadapnya. Apalagi dalam pernyataan korban, saat itu YFW melakukan unsur kekerasan. 

Agar Polres Deli Serdang tidak tercoreng akibat ulah anggotanya, sepatutnya jabatan yang diemban Kanit PPA dicopot dan bila perlu Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut melakukan pemeriksaan terhadap oknum yang bersangkutan karena diduga oknum satpam telah melakukan lobi-lobi agar kasus ini tidak diproses secara hukum.

Menyikapi kasus ini, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Heru Prakoso ketika ditemui wartawan baru-baru ini mengatakan, kasus perkosaan tidak memandang umur. Karena perbuatan cabul itu dilakukan secara paksa bukan senang sama senang. Untuk mengetahui dasar apa Polres Deli Serdang menolak pengaduan itu, Kabid Humas segera pertanyakan ke kapolres bersangkutan. (BS-028)

Tag: