Polisi Kawal Sidang Kasus Korupsi Proyek PTPN II


Polisi Kawal Sidang Kasus Korupsi Proyek PTPN II
Google

Medan, (beritasumut.com) – Belasan petugas kepolisian berseragam lengkap dan berpakaian preman terlihat melakukan pengawalan terhadap persidangan terdakwa korupsi Anwar Effendi Khoo yang digelar di Ruang Cakra VII PN Medan, Selasa (17/03/2013).

“Aku pikir yang sidang di dalam teroris atau penjahat kelas kakap sampai harus mendapat pengawalan seperti itu. Rupanya perkara korupsi. Kok repot-repot kali polisi itu ya. Nanti ada sidang seharusnya perlu mendapat pengawalan malah tidak mereka kawal,” ujar Andi salah seorang pengunjung sidang.

Hal senada dikatakan Leo pengunjung sidang lainnya yang menilai pengawalan yang dilakukan kepolisian pada persidangan sarat dengan kepentingan. Pasalnya terdakwa yang menjalani sidang merupakan seorang pengusaha.

“Nanti karena dia pengusaha. Coba yang sidang tukang becak mau gak mereka (polisi) mengawalnya walaupun dapat kabar ada potensi kerusuhan pada persidangan itu,” ujarnya.

Sementara itu salah seorang petugas kepolisian saat ditanyai wartawan mengaku bahwa pengawalan yang mereka lakukan merupakan antisipasi adanya demontrasi yang ingin mengacaukan persidangan. Hanya saja keterangan oknum polisi tersebut tidak terbukti hingga persidangan usai.

Pada persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan lima orang saksi dari PTPN II yakni Asisten Tanaman Avdeling VI Fajar Saragih, Kepala Dinas Tanaman Sarkawi Daulay, Syahlan Lubis, Auponso Sitorus dan Baringin Simanjuntak. 

Dalam keterangannya sejumlah saksi menjelaskan bahwa mereka mengetahui yang mengerjakan proyek jalan baru (collecting road) di Afdeling VI dan IX PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat Tahun 2011 adalah PT Mulia Perkasa. 

Hanya saja diakui mereka bahwa mereka tidak pernah melihat Direktur PT Mulia Perkasa Safrial Effendi (berkas terpisah) maupun terdakwa Anwar Effendi Khoo memantau pekerjaan.

Anwar Effendi Khoo dinilai sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap pengerjaan proyek di PTPN II yang merugikan negara sebesar Rp488 juta. (BS-021)

Tag:Polisi