Minggu, 20 Oktober 2019

    Anggota di PHK, DPC SBSI 1992 Unjuk Rasa ke Pemko Medan

    Kamis, 14 April 2016 17:15:00
    BAGIKAN:
    Beritasumut/Ist
    Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 saat menggelar aksi
    Beritasumut.com-Sebanyak 129 pekerja yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC SBSI) 1992 Kota Medan sebulan ini menganggur. Para pekerja tak lagi menjalankan aktifitasnya dikarenakan perselisihan peralihan antara perusahaan lama ke perusahaan baru.Setelah di PHK, hak-hak normatif para pekerja itu pun tidak diberikan.

    Ketua Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC SBSI) 1992 Kota Medan Adijon Sitanggang saat menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Walikota Medan, Kamis (14/4/2026), menyebutkan, ratusan pekerja itu bekerja di dua perusahaan, yakni  PT JBIPM dan PT GMP. 

    Menurutnya kedua perusahaan itu dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang No.13/2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.19/2012, di mana tidak memenuhi hak-hak normatif pekerja, kepastian bekerja hingga persoalan outsourcing. "Persoalan outsourcing telah menjamur di beberapa perusahaan yang terus-menerus menghisap tenaga kerja (buruh), dan tidak adanya kepastian bekerja serta hak-hak normatif yang tidak didapatkan. Ditambah lagi dengan adanya keterlibatan oknum setempat inisial Bripka WM, yang mencampuri kerja di perusahaan tersebut," ungkapnya saat berorasi.

    Soal buruh outsourcing ini, kata Adijon, pihaknya sudah sering menyuarakan persoalan tersebut, tetapi hingga saat ini banyak perusahaan pengerah tenaga kerja dan pemberi kerja seolah-olah kebal hukum, serta tidak mengikuti ketentuan berlaku. "Bukan hanya dua perusahaan ini saja yang melanggar UU, tetapi banyak lagi perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut. Ini hanya contoh kecil dari sekian banyak perusahaan. Hak normatif sudah diatur dalam UU, malah pekerja dapat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)," katanya.

    Padahal berdasar ketentuan UU No.13/2003 ayat (3) disebutkan, dalam hal terjadinya peralihan perusahaan baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang mengurangi hak-hak pekerja, dan Pemenakertrans 2012. PT GMP yang beralamat di Jalan KL Yos Sudarso hingga saat ini telah mem-PHK anggota SBSI'92 sebanyak 30 orang lebih, disebabkan adanya tuntutan hak normatif kepada perusahaan tersebut.

     "Ini terbukti bahwa perusahaan pemberi kerja telah melanggar UU No.21/2000 tentang Kebebasan Berserikat, di mana secara otomatis dengan PHK-nya anggota SBSI 1992. Kami dari DPC SBSI'92 Kota Medan menganggap perusahaan tersebut telah melakukan pemberangusan anggota SBSI'92," katanya.(BS01)
    T#g:
      komentar Pembaca
      Berita Terkait
  • 3 tahun lalu

    Konflik di Hermes, Pemko Medan Perlu diajak Bicara

    Beritasumut.com-Tim Pembela Masjid Taqwa Polonia Aliansi Ummat Islam memandang persoalan keributan yang terjadi beberapa hari yang lalu adalah ekses p

  • 3 tahun lalu

    Granat Kota Medan Dukung Pemko dan DPRD Tambah Anggaran Kepolisian

    Beritasumut.com-Granat Kota Medan mendukung Pemko Medan dan DPRD Medan menambah anggaran Kepolisian khususnya dalam rangka pemberantasan narkoba. Hal

  • 3 tahun lalu

    Terkait THR, Pemerintah Harus Bertindak Tegas kepada Perusahaan

    Beritasumut.com-Anggota Komisi E DPRD Sumut Meilizar Latif mengatakan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak dan kebutuhan pekerja menjelang pe

  • 3 tahun lalu

    Pemprov Sumut Turunkan Tim Awasi Penyaluran THR ke Sentra Industri

    Beritasumut.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut kembali mengingatkan kepada pengusaha agar membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan.

  • 3 tahun lalu

    Janji Palsu Oknum PNS Pemko Medan Berakhir di Polsek Delitua ‎

    Beritasumut.com-Janji manis Nur Amelia Siregar (51) warga Jalan Karya Kasih, Kompleks Griya Karya Kasih, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Medan Johor kepa

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.