Jumat, 20 September 2019
  • Home
  • Ekonomi
  • Pemprov Sumut Perlu Pertegas Ideologi Perekonomian Indonesia

Pemprov Sumut Perlu Pertegas Ideologi Perekonomian Indonesia

Selasa, 14 Mei 2013 23:59:00
BAGIKAN:
Google

Medan, (beritasumut.com) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara didesak agar mempertegas sistem perekonomian Indonesia yang sebenarnya. Nasionalisme ekonomi sangat diperlukan untuk melindungi pelaku ekonomi berskala kecil dan lemah.

Desakan ini disampaikan Direktur Lembaga Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat (LKSEM) Universitas Al Azhar Medan Payung Harahap di Kampus Universitas Al Azhar Medan, Jalan Pintu Air IV No 214, Kwala Bekala, Medan, Senin (13/5/2013).
 
“Hari ini kita menilai arah kebijakan sistem perekonomian hampir di seluruh tingkatan pemerintahan di seluruh Indonesia sangat terlalu jauh memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pasar yang tidak didasarkan pada ideologi bangsa, ataupun sistem perekonomian Indonesia yang sebenarnya,” ujarnya.

Payung menjelaskan, ideologi negara menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya memberikan kebebasan kepada pasar atau pemilik modal semata, akan tetapi harus ada keberpihakan pada kepentingan pemerintahan dan negara, khususnya masyarakat Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa sistem perekonomian Indonesia berdasarkan Pancasila.

Dengan keberpihakan sistem perekonomian tersebut yakni melalui nasionalisme ekonomi diyakini akan mampu mendorong kemajuan ekonomi nasional dengan potensi yang sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Nasionalisme ekonomi diperlukan untuk melindungi pelaku ekonomi berskala kecil dan lemah, bukannya malah saling adu kuat atau justru mempertontonkan kepemilikan modal besar. 

Payung mengungkapkan, kebijakan ekonomi untuk memajukan ekonomi daerah sekaligus juga harus melindungi pelaku ekonomi yang lemah perlu dan adanya ideologi yang jelas, yakni sekumpulan nilai-nilai yang diyakini untuk mencapai tujuan dan ada kendaraan untuk mencapainya.

Jika kebijakan ekonomi pemerintah didasarkan pada ideologi yang sebenarnya maka arahnya akan menjadi lebih jelas serta memiliki daya tahan. Pemerintah tidak wajar memberikan kebebasan yang sangat luas kepada setiap investor asing akan tetapi juga harus mempertimbangakn peluang bagi usaha-usaha kecil masyarakat pribumi. 

Begitu juga dengan setiap produk-produk jangan kemudian memberikan kebebasan sepenuhnya terhadap serbuan produk asing. Sehingga kesempatan untuk membuka peluang usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah sangat sempit diakibatkan pemerintah tidak berpihak kepada sistem perekonomian bangsa yang sebenarnya. 

“Kalau pemerintah tidak proaktif maka kondisi  ekonomi di Sumut tetap tumbuh, akan tapi tidak merata. Jumlah orang kaya meningkat, tapi jumlah orang miskin juga bertambah banyak,” ungkapnya.

Payung mendesak pemerintah tetap aktif untuk memajukan ekonomi sekaligus melindungi rakyat yang lemah seperti halnya di Cina dan Korea. Kedua negara tersebut, terbukti sudah menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia yang selalu berpihak kepada rakyatnya. (BS-001)
T#g:
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 3 tahun lalu

    Danau Toba Jadi Salah Satu dari 10 Destinasi Prioritas Pariwisata Nasional

    Beritasumut.com-Pembukaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kemajuan Pengembangan Geopark Nasional Kaldera Toba di Hotel Santika Dyandra Medan, Selasa (26

  • 3 tahun lalu

    Gubernur Sumut Buka Rakor dan Evaluasi Pengembangan Geopark Nasional Kaldera Toba

    Beritasumut.com-Gubernur Sumatera Utara (Sumut) H T Erry Nuradi MSi membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kemajuan Pengembangan Geopark Nasional Kalde

  • 3 tahun lalu

    Pimpinan SKPD Tandatangani Perjanjian Kinerja

    Beritasumut.com-Pimpinan SKPD sejajaran Pemprov Sumut menandatangani perjanjian kerja dihadapan Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi di ruang Martab

  • 3 tahun lalu

    Pemprov Sumut Matangkan Rencana Aksi Pengembangan Pariwisata Danau Toba

    Beritasumut.com-Pasca ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) No 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba ol

  • 3 tahun lalu

    Pemerinta Pusat Minta Pemda Segera Siapkan Aksi Pengembangan Pariwisata Danau Toba

    Beritasumut.com-Beritasumut.com-Pasca ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) No 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisa

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.